Beda Ijin Edar BPOM & DINKES (DEPKES/P-IRT)

Beda Ijin Edar BPOM & DINKES (DEPKES / P-IRT)
Banyaknya produk UMKM Pangan yang melakukan "klaim" manfaat atau khasiat produknya secara terbuka saat ini, membuat kami prihatin karena untuk melakukan tujuan penjualan produk beberapa pelaku UMKM memunculkan klaim-klaim manfaat (kesehatan) atas produk pangannya sementara ijinnya masih berupa P-IRT (Dinkes).

Kami sering menekankan hal tersebut dalam setiap konsultasi dan pembinaan kepada UMKM Pangan untuk jangan melakukan klaim manfaat, selain mereka telah memenuhi perijinan dari BPOM, apalagi produk yang jelas-jelas untuk kesehatan (obat dan kosemetik) yang telah edar tapi tidak punya ijin edar dari BPOM. Banyak sekali kasusnya di lapangan, dan kami menjadi prihatin. Jika memang produknya adalah produk makanan dan minuman, maka klaim saja sebagai produk makanan dan minuman bukan sebagai obat yang memiliki berbagai manfaat.

Bahkan di lapangan banyak promo berbagai macam produk suplemen kesehatan atau makanan "bernutrisi" dgn BERBAGAI klaim khasiat beragam dari penjualnya, dan semuanya nota bene adalah MLM. Lalu saat kita tanya soal perijinan, mereka menjawab : " Produk kami AMAN & LEGAL. Tuh ada izin DEPKES RI xxxxxx / DINKES xxxx!"

Masalahnya, banyak produsen yg nakal yg memanfaatkan ketidak tahuan para konsumen-nya mengenai Sistem IJIN yg berlaku di Indonesia dan sayangnya memang hampir tidak ada sosialisasi mengenai izin yg benar utk obat-obatan, kosmetik, bahan pangan olahan dan suplemen makanan dari pemerintah kita. Mau tidak mau, prinsip Buyer Beware alias Pembeli yg Harus Waspada adalah yg harus kita terapkan.

Jadi apa sih bedanya Ijin Edar dari BPOM dan Ijin Edar dari Depkes/Dinkes?

IZIN BPOM

Adalah Izin tertinggi di INDONESIA yg HARUS dan WAJIB di miliki setiap OBAT-OBATAN, KOSMETIK DAN SUPLEMEN MAKANAN yang Beredar secara bebas, baik secara Penjualan Langsung / MLM. Ini karena BPOM adalah SATU-SATUnya lembaga di Indonesia yg bertugas MENGAWASI dan MENGATUR peredaran OBAT, MAKANAN , MINUMAN, KOSMETIK, SUPLEMEN & JAMU di Indonesia, BUKAN Departemen Kesehatan. Maka, apapun bentuk obat2an, suplemen makanan atau kosmetik nya HARUS & WAJIB memiliki IZIN BPOM bukan Ijin DEPKES/DINKES
Contoh Ijin BPOM
 IJIN DEP KES POM PIRT itu apa dong?

Apabila kita melihat pada produk-produk makanan dan minuman yang beredar di supermarket, toko, warung dan pasar, maka nomor pendaftaran dapat kita temukan di bagian depan label produk pangan tersebut dengan kode SP, MD atau ML yang diikuti dengan sederetan angka. Untuk Industri yang berskala rumah tangga, cukup dengan mendaftarkan produk yang akan dipasarkannya melalui Dinas Kesehatan berupa Nomor SP dan Nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya, sebatas penyuluhan.

Selain itu, terdapat sertifikasi berupa PIRT. Nomor PIRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau keawetan diatas 7 hari. Nomor PIRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya dibawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan nomor PIRT berlaku selama 3 tahun saja.
Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang diproduksi adalah:
  1. Susu dan hasil olahannya;
  2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku;
  3. Makanan kaleng;
  4. Makanan bayi;
  5. Minuman beralkohol;
  6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan);
  7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI;
  8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.

Kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mendaftarkan produk makanan dan minumannya ke BPPOM untuk mendapatkan Nomor MD atau Nomor ML.

Nomor ML, diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang.

Bagi produsen yang mempunyai produk Makanan dan Minuman yang berasal dari Dalam Negeri bisa mendapatkan NOMOR MD. Untuk Produsen yang memiliki beberapa lokasi pabrik yang berlainan, namun memproduksi produk yang sama, maka nomor MD yang diberikan adalah berdasarkan kode lokasi produk. Sehingga dapat terjadi suatu produk pangan yang sama, akan tetapi mempunyai nomor MD yang berbeda karena diproduksi oleh pabrik yang berbeda.

 Hal ini dimaksudkan untuk meringankan produsen bila terjadi suatu kasus terhadap suatu produk dari merek tertentu, yang mengharuskan terjadinya menghentian produksi atas produk tersebut. Maka yang terkena penghentian produksi hanyalah di lokasi yang memproduksi produk MD yang terkena masalah.

Nomor pendaftaran tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang menyangkut komposisi, perubahan proses maupun perubahan lokasi pabrik pengolah dan lain-lain. Apabila terjadi perubahan dalam hal-hal tersebut di atas, maka produsen harus melaporkan perubahan ini kepada Badan POM, dan bila perubahan ini terlalu besar, maka harus diregistrasi ulang.
 
Contoh Ijin P-IRT



Tidak Dapat Dialihkan

Akhir-akhir ini semakin banyak produsen yang menggunakan jasa produksi dari pabrik lain, atas istilah tol manufaktur atau maclon. Dalam kasus ini, nomor MD adalah diberikan kepada pabrik yang memproduksi produk tersebut. Sehingga apabila produsen tersebut akan mengalihkan produksinya ke pabrik lain, maka harus mendaftar ulang kembali ke Badan POM.

Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Untuk makanan dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan PERDAGANGAN.

Ijin PIRT ini diberikan untuk Industri Skala Rumahan dengan Omzet hanya dibawah 10 Juta / Bulan. Misalnya Krupuk atau kripik, Sambal & Lauk Siap Makan seperti Onigiri atau Makan Siang Paketan yg dijual di minimart.

Jadi, adalah sebuah OVER KLAIM atau Penyesatan kalau Anda MEMBAYAR Sangat Mahal hingga Jutaan untuk Produk Yang Hanya Berijin Skala Dinkes / P-IRT karena ijin seperti ini hanya dikeluarkan untuk Ijin Produk Skala RUMAH Tangga / Industri Kecil.

Sedangkan Nomor ijin Depkes dikeluarkan OLEH Dinas Kesehatan daerah setempat (Kota/Kabupaten). Kalau nggak percaya, silakan tanya ke FB HaloBPOM karena ini bukan karangan tetapi peraturan yg berlaku.

Jadi, kalau Produk itu Yang anda Beli Bernilai Jutaan itu , Namun Ijin-nya Baru Hanya Sebatas PIRT / DINKES maka UANG Yang anda Keluarkan JAUH LEBIH BESAR dari Nilai Yang Sebenarnya. Ini utk menjawab beberapa pertanyaan ttg produk lain yg dipasarkan lewat MLM.

Untuk suplemen kesehatan, yg juga suka dipakai sama momoners sebagai perbandingan buat membela produk mereka, apabila TIDAK DIKLAIM BERFUNGSI sebagai Pengobatan, maka termasuk Usaha Rumah Tangga. Tapi apa bila diKLAIM fungsinya BISA untuk Mengobati, Menyembuhkan, Memberikan keturunan, Mengobati jerawat, dsb2 : Kategori tersebut TIDAK TERMASUK dalam kategori industri rumah tangga. Artinya Produk tersebut HARUS memiliki izin dari BPOM.

Jadi, kalau anda menemukan produk kosmetik, atau suplemen makanan yg hanya memberikan izin DEP KES / DIN KES namun Klaim-nya Begitu BOMBASTIS : Anda Harus CERDAS untuk Tidak Patut Percaya.

Nah, untuk produk pangan olahan, baik dengan ijin Dinkes, PIRT maupun BPOM, tetap DILARANG UTK DIPROMOSIKAN MEMILIKI KEMAMPUAN MENYEMBUHKAN, MENGOBATI, MEMBERIKAN KETURUNAN, MENGOBATI JERAWAT, KISTA, PENYAKIT JANTUNG, IMPOTENSI, DLL DSB, sesuai dgn Perka BPOM yg pernah saya ulas sebelumnya.

“ PIRT dibutuhkan bagi Industri Makanan skala Rumah Tangga sedangkan MD dan ML dibutuhkan bagi Industri yang lebih besar ”

Guna melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikasi atas produk makanan yang dihasilkan oleh para produsen makanan. Semua produk makanan yang akan dipasarkan di Indonesia, baik berasal dari dalam dan luar negeri harus didaftarkan dan disertifikasi melalui instansi yang berwenang.

Baca juga:

Komentar

  1. Tapi untuk mengurus izin BPOM mesti bermodal besar pak,da PT atau CV..Rumah Produksi.. sednagkan misalnya bagi seseorang yang memproduksi skala kecil tidak bisa,krna keterbatasan modal untuk pendirian CV atau PT..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau sekala kecil pakai PIRT. Kalau omzetnya perbulan sudah puluhan juta bahkan ratusan juat ya harus izin industri. Tips penguatan sbb: Kalau ngurus CV. Murah 1 juta dapat ke notaris. Kalau melanjutkan ke IUI industri kecil rumahan makanan, siapkan ruangan/bangunan yang terpisah dari rumah (tidak perlu di kawasan industri), SPPL (di dpmpstp), izin tetangga. Setelah lengkap proses di oss. Maka keluar izin industri. Bila belum efektif konsultasi sama dinas industri kota/kab. Bila sudah efektif urus izin komersial di oss dan BPOM. Rekrut tenaga teknis farmasi D-3, syarat BPOM. Maka perusahaan anda dapat diurus izin edarnya MD .... Kalau diurus sendiri gak terlalu mahal. Cuma butuh kesabaran. Semoga bermanfaat. Florix.id

      Hapus
    2. Selama produknya bukan dalam bentuk cair, berbahan baku daging, susu dan ikan yang diolah dalam wujud basah, UMKM belum perlu mengurus ijin BPOM. Untuk usaha kecil cukup dengan PIRT dan Halal MUI saja.

      Hapus
  2. contoh produk misalnya : Magnesium oil,banyak literatur yang mengatakan atau mnegklaim produk tersebut dapat bermanfaat untuk menunjang kesehatan,produksinya pun mudah,bahan dasar Mgcl dan air murni..dan biayanya produksinya sangat murah,secara aturan memang harus ber bPOM tpi bgtu datang ke BPOM banyak kendalanya pak,selain hrus berbadan usaha,rumah produksi dan BPOM mensyaratkan kapasitas produksi 5000 botol perbulan uk.100ml..disini banyak kawan-kawan tidak sanggup pak..dan tidak ada solusi lain.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Karena merupakan sediaan kimia ya harus BPOM. Untuk tips pengurusan ada jawaban saya di atas. Setahu saya BPOM tidak mensyaratkan kapasitas produksi. Kalau tenaga teknis farmasi ya, karena SOP begitu untuk perlindungan konsumen.

      Hapus
  3. klo jual madu gimana ya pak..sy pedagang kecil..?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kan cuma jual, yang wajib punya PIRT dan Halal adalah produsennya.

      Hapus
  4. cara nya agar dapat bpom apa harus ke dinas kesehatan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalo PIRT ke Dinas Kesehatan, kalo ijin BPOM ya harus BPOM setempat.

      Hapus
  5. Selamat sore ijin bertanya???
    Saya mempunyai usaha ukm yg bergerak di bidang pengolahan ikan bandeng cabut duri..dn setelah kita cabut duri dn semua perut insang kita bersihkn..dn kita bekukan....bentuknya 1 ekor satu kemasan...dn saya coba urus p-IRT trnyata pihak ksehatn tidak brani mengeluarkan ijin p-IRT...katanya harus ke bpom...mohon ijin pentujukny bapak/ibu sementara sya skala ukum...

    BalasHapus
  6. Apakah sertifikasi pirt bisa masuk ke supermarket atau minimarket yang sudah terkenal ?
    Contoh nya top 100 dan circle k ...

    BalasHapus
  7. Bagaimana ini jawabanya yang rata rata mengeluh ( termasuk saya ) soal birokrasi syarat & kententuan. Sementara saya ini cuma usaha mikro skala rumahan ukuran type 21 ?
    Terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. HeHe, kalo banyak mengeluh ya belum siap jadi pengusaha berarti.

      Hapus
  8. Tolong pemerintah beri saya solusisebagai pengusaha UKM untuk dipermudah ijinnya,gmn mw cari bpom modal sebesar itu,bukankah untuk mencari modal besar harus dari kecil dulu,gmn mw berkembang pengusaha pengusaha muda kalo peraturannya tidak bs di capai ,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Apakah harus ijin BPOM? Produknya apa? PIRT dan Halal saat ini tidak terlalu sulit untuk didapatkan, coba berkoordinasi dengan Dinas Koperasi & UMKM setempat.

      Hapus
  9. Mangkanya, ente-ente wajib punya duit banyak, kalo bisa banyaknya ampe nutupin gedung dinkes ato bppom kota masing-masing, dijamin dah semuanya lancar, mau ngejual produk sampah yg isinya racun semua tapi bilangnya mujarab pasti lolos uji dan dapet ijin, tapi kalo ente miskin kere modalnya pas-pasan, mau ngejual produk sehat, canggih, mujarab, ajaib, pasti bakalan dipersulit, intinya duit, dan inget duitnya kalo bisa ampe nutupin dinkes dan bppom kota masing masing ya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setuju banget... Kita hidup di sebuah negara yang aneh...

      Hapus
    2. Terus nasib saya gimana nih kosmetik rumahan yg lagi mau urus ke BPOM jadi ketar ketir ., Harusnya dimudahkan ijinnya ..sesuai dgn pembukaan pasar perdagangan bebas dunia.. lah ini malah kebanyakan impor dari Ali baba ..ogah gue.,

      Hapus
  10. Produsen atopun distibutor Produk sampah yg udah punya ornamen ciamik berupa nomor, izin dan barcode dari instansi terkait aja, kadang pas ditanya MSDS ato material safety data sheet, aja pada celingukan banyak yg ga ngerti MSDS apaan, malah nunjukin sertifikat halal, dll ( yg aslinya ga penting, dan ga ada hubungannya dan juga bukan produk makanan ato produk yg bersentuhan dengan kulit manusia ) padahal MSDS itu sangat penting buat konsumen, plislah kalian-kalian seragam coklat yg perutnya buncit, jangan cuman mau duitnya aja, jangan cuman ngadain edukasi ala kadarnya dan ke peserta yang salah sasaran, cuman demi ngabisin anggaran, udah gitu kadang masih mungut duit pedaftaran lagi, udah ditampar tuh ama pak presiden yg ngebeli sabun cuci piring ampe 2 m tapi ijin produknya ga keluar-keluar, yg mau nunjukin betapa tumpang tindihnya birokrasi kalian, ahh tapi di mental kalian mah ga akan merasa salah, malah paling ngecibir ihh presiden ngasih contoh yg ga bener beli produk yg ga ada ijinnya,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Untuk yang ini saya tidak commet yaaa ... HeHe, soalnya saya bukan dari pemerintah.

      Hapus
  11. Trus solusinya bagaimana ini? Bikin peraturan harus disertai solusi juga dong untuk produk ukm kosmetik organik,gmn mw berkembang kalo solusi ijin ukm gak ada..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Coba dikonsultasikan terlebih dulu kepada BPOM setempat, dan tanya bagaimana solusi terbaiknya karena untuk kosmetik memang harus ngobrol dengan BPOM.

      Hapus
  12. klu untuk garam yudium ijin nya
    PIRt bisa skala kecil

    BalasHapus
  13. klu untuk garam yudium ijin nya
    PIRt bisa skala kecil

    BalasHapus
  14. Saya produksi pentol. Bahan baku ada dagingnya dan frozen. Tapi masih skala ukm,apa harus ijin BP POM bagaimana kalau ijin DINKES aja. Apakah bisa sebagai ijin edar?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Olahan basah untuk daging disarankan menggunakan ijin BPOM, coba berinovasi dengan olahan kering.

      Hapus
  15. Bikin postingan prihatin-prihatin tentang banyak produk yg krg ijin tp menampilkan manfaat. Giliran ditanya solusinya gmn krn birokrasinya tumpang tindih, diem2 bae .

    BalasHapus
    Balasan
    1. Untuk ranah pemerintah, saya hanya bisa menginformasikan saja tentang peraturannya karena saya bukan dari pemerintah melainkan relawan yang membantu para pelaku UMKM untuk bisa lebih baik cara pengelolaan bisnisnya.

      Hapus
  16. Pas di lapangan ga sesederhana itu ya? Wah waahh.. heum..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Jika dinas terkait kondusif, sebenarnya tidak perlu sesulit itu hanya saja banyak dinas terkait kurang kondusif.

      Hapus
  17. Indonesia banyak aturan yg mempersulit UMKM, Mohon ditinjau ulang. Giliran perusahaan besar aja perizinan sampai pajak aja diringankan cepet bgt. Negara kartel

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mungkin usulan ini bisa diajukan kepada dinas terkait. Kami adalah relawan non pemerintah.

      Hapus
  18. Jadi gimana ya blm gan? Saya jg baru memulai ukm madu :( harus lewat bpom dulu ya biar bisa masuk supermarket gt?apa bisa cukup dinkes aja?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Izin PIRT untuk Madu ( Khusus Pabrik skala rumah tangga ) :
      1. Merek & Hak Cipta Logo harus terdaftar.
      2. Pemohon harus berbadan hukum.
      3. Mempunyai izin HO / UUG, Izin industri, ( kalau sifat rumah tangga / industri kecil ).
      4. Ikut Sertifikasi Penyuluhan Balai POM atau Dinkes setempat.
      5, Uji laboratorium.
      6. Registrasi DEPKES PIRT.

      Hapus
  19. Percuma bertanya kalau tidak ada jawaban atau solusi

    BalasHapus
  20. Usaha bikin minyak gosok tradisional rumahan ijinnya ribet banget.orang kere mau usaha susah dah..diterusin produksi bisa ditangkep nih..

    BalasHapus
    Balasan
    1. betulllll....semua mengalami itu,dipersulit di perijinan.
      Mungkin yg boleh kita lakukan hanya jual gorengan 😀

      Hapus
    2. Untuk produk dengan kategori obat memang harus koordinasi dengan BPOM.

      Hapus
  21. Intinya kalau semua harus modal besar dulu baru bisa,sebagus apapun produk kita kalau enggak punya duit ya hanya tinggal mimpi.
    Seoertinya memang pengusaha gurem spt kita2 memang enggak boleh menjadi besar karena regulasi perijinan di negeri kita enggak memungkinkan kita unt berkembang....sebagus apapun produk kita..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Benar,semoaga terbuka hati para
      Para birokrasi yg urus perizinan agr sektoral riil menggeliat.

      Hapus
    2. Sebenarnya jika mau merapat ke dinas terkait (Dinas Koperasi dan UMKM) akan banyak informasi mengenai fasilitasi-fasilitasi perijinan, seperti halal dan mungkin juga jika ada usulan dinas setempat akan membantu fasilitasi untuk BPOM.

      Hapus
  22. begini kok masyarakat Indonesia disuruh maju.
    baru mau berkembang aja udah layu duluan ��

    BalasHapus
    Balasan
    1. Inilah resiko berusaha, kami pun juga dari pelaku UMKM dan mengalami hal yang sama, tetapi karena kami punya visi kami tetap berusaha taat dengan peraturan dari pemerintah.

      Hapus
  23. Terus yang salah siapa, Salah Pemimpinnya atau salah pemilihnya...????

    BalasHapus
  24. "Sinkronisasi ijin PIRT di era pandemi"

    Musim wfh Jadi Banyak orang menggali ide2 produksi dadakan.. Diseriusin urus ijin2 dengan harapan supaya lancar ke depan nya..
    Urus PIRT Ke dinkes disuruh ke kantor Layanan Satu atap, di data untuk ikut program penyuluhan di dinkes tapi di dinkes lamaaaa sekali tidak ada ada perkembangannya..
    Follow up kesana kemari berkali2 tetap belum ada perkembangan..Padahal hasil produksi sudah diterima beberapa toko swalayan tapi terkendala ijin PIRT yang belum ada..
    Sesuai info sebelum pandemi penyuluhan bisa 3bulan sekali, era pandemi bisa sampai berapa bulan baru ada penyuluhan?
    Padahal Mumpung wfh, Produk sudah ada yang mau menerima, tapi masih macet dan jalan buntu..
    Padahal Sukur2 bisa buat prepare pensiun.. Maklum bukan pns, Jadi harus prepare segalanya sendiri..
    Kalau karena pandemi, PSBB, wfh, ppkm dan lain2.. Apakah tidak bisa dengan solusi penyuluhan dengan zoom meeting dll? Agar birokrasi di era pandemi tetap membuka jalan untuk UMKM supaya meminimize kemacetan dalam banyak hal..
    Semoga pihak2 terkait dapat memberikan kebijakan2nya bagi kemajuan masyarakat +62..Terima kasih sebelumnya..

    BalasHapus
  25. Sy baru mulai usaha keripik usus, masih skala kecil omset 3jtan/blan. Ijin yg sya urus p irt atau bpom kah?
    Mengingat usus trmasuk turunan daging tpi krna dibuat kripik bisa tahan 2blan. Mohon jawabanya. Trimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Olahan kering skala kecil, cukup PIRT dan Halal. PIRT gratis, dan coba cek apakah dinas koperasi dan UMKM setempat adalah fasilitasi Halal gak? Jika ada, coba mengajukan diri.

      Hapus
  26. Izin bertanua,kami menjual madu tetapi ingin pakai label sendiri.. Dari distributornya,madunya dikirim botol beling pakai pelepah saja..
    Izinnya bagaimana ya?
    Persyaratan nya apa saja kalau mau pakai label sendiri sedangkan kami tidak mengemas ulang..
    Mohon pencerahannya..

    BalasHapus

Posting Komentar