Laman

  • Home

Minggu, 22 Mei 2016

Berbagai Berita Tentang Posisi Daya Saing Indonesia


Beberapa di bawah ini adalah berita-berita yang memberikan gambaran posisi dan kondisi daya saing Indonesia dalam kancah global. Bukan sekadar theory belaka, karena kami di lapangan benar-benar menghadapi wujud dari "incompetitiveness" tersebut secara langsung. Bagaimana kami menghadapi berbagai masalah mengenai kualitas produk dari UMKM, ketertinggalan teknologi, ketertinggalan informasi, kesulitan akses modal, kesulitan akses pasar dan banyak lagi kendala UMKM.

Rutinitas kami dalam pembinaan UMKM di Jawa Tengah kadang memaksa kami untuk selalu berkutat dalam permasalahan rutin tersebut, dan ketika kami menengadah untuk melihat fakta yang lebih besar, kami mengetahui bahwa benar benar adanya bahwa daya saing produk kita memang masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Berikut berita-berita dari media yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman UMKM:

********

Berita BeritaSatu.Com Rabu 13 Januari 2016:
Daya Saing Indonesia

Isu daya saing selalu mengusik kita sebagai bangsa. Indonesia, negeri berlimpah sumber daya alam dan sumber daya manusia, negara yang produk domestik bruto (PDB)-nya menempati peringkat ke-16 di dunia dan digadang-gadang bakal menempati peringkat ke-5 pada 2030, daya saing ekonominya masih jauh dari kompetitif.

Daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Report yang dirilis World Economic Forum (WEF), menempati peringkat ke-37 dari 140 negara pada 2015-2016. Alih-alih naik, peringkat kita justru turun. Pada 2014-2015, Indonesia menempati urutan ke-34. Kita juga kalah dari negara-negara tetangga. Singapura berada di peringkat ke-2, Malaysia ke-18, dan Thailand ke-32.

Rendahnya peringkat daya saing ekonomi Indonesia di level global harus menjadi bahan koreksi dan introspeksi segenap komponen bangsa. Tanpa bermaksud mengecilkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, peringkat daya saing kita yang masih terpaut jauh dari negara-negara tetangga adalah bukti bahwa pemerintah belum bekerja optimal. Tentu saja pemerintah adalah pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jika mengacu pada parameter-parameter yang digunakan WEF, lebih dari separuh daya saing ekonomi suatu bangsa ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah amat menentukan baik-buruknya daya saing ekonomi nasional.

Penilaian WEF mengacu pada 113 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar, yaitu institusi atau birokrasi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, serta pendidikan tingkat atas dan pelatihan. Pilar lainya adalah efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.

Harus diakui, sebagian pilar daya saing ekonomi belum ditangani pemerintah secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi, menghilangkan hambatan dunia usaha, dan menghapus ekonomi biaya tinggi sudah lama digembar-gemborkan pemerintah. Sama halnya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, membenahi iklim tenaga kerja, dan mendorong inovasi bisnis. Lalu, mengapa peringkat daya saing kita tetap rendah, bahkan turun?

Jangan pernah lupa, cikal-bakal daya saing ekonomi ada di industri manufaktur. Jika industri manufaktur kita memiliki daya saing yang kuat, perekonomian nasional bakal berdaya saing tinggi. Maka peningkatan daya saing ekonomi nasional harus dimulai dari industri manufaktur. Guna mewujudkan hal itu, pemerintah harus melakukan efisiensi biaya produksi. Biaya produksi bisa dipangkas lewat lokalisasi dan rekonsiliasi kawasan industri dari hulu hingga hilir.

Industri manufaktur kita masih amburadul. Industri hulu, antara, dan hilir tidak terintegrasi. Akibatnya, rantai produksi dan distribusi sangat panjang. Biaya produksi menjadi mahal. Di Cikarang, Bekasi, misalnya, terdapat 3.000 pabrik di tujuh kawasan industri. Mereka mendatangkan bahan baku baja dari Cilegon dan mengekspor produk lewat Tanjung Priok. Tidak terkoneksinya antarkawasan industri di Tanah Air membuat kita miris, terutama saat mengaitkannya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang baru saja berjalan. Di negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, proses penyediaan bahan baku, produksi, sampai ekspor terkonsentrasi di satu kawasan. Karena efisien, produk mereka lebih kompetitif.

Kita khawatir Indonesia--negara terbesar di ASEAN -- justru menjadi tumbal MEA. Pemerintah sebaiknya juga mengubah mindset bahwa menaikkan daya saing ekonomi atau daya saing industri tak melulu berurusan dengan pemberian stimulus fiskal. Dunia usaha memang membutuhkan insentif pajak, tapi insentif pajak bukan segala-galanya. Penataan kawasan industri dan pengintegrasian sektor industri hulu, antara, dan hilir adalah kebijakan yang tak kalah fundamental.

Kita pun perlu terus menagih janji pemerintah agar menghilangkan hambatan dunia usaha, menghapus ekonomi biaya tinggi, membenahi iklim tenaga kerja, dan mendorong inovasi bisnis. Tak kalah krusial, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama yang menunjang kesinambungan dunia usaha. Gara-gara infrastruktur minim, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan biaya logistik termahal di dunia. Lebih dari itu, kita mesti mengingatkan pemerintah bahwa proyek-proyek infrastruktur harus dibangun berdasarkan kebutuhan dunia usaha dalam jangka panjang, utamanya untuk mengintegrasikan berbagai sektor industri. Tidak terkoneksinya industri hulu, antara, dan hilir di negeri ini adalah buah dari pembangunan infrastruktur yang instan, asal-asalan, dan sekadar mengejar pencitraan.

Berita dari Berberita.Com Senin 23 November 2015:

Peta Daya Saing Indonesia di ASEAN Menghadapi MEA

Daya saing Indonesia di ASEAN dalam menghadapi perdagangan internasional tingkat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) cukup bagus ketimbang lima negara lainnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Berberita.com dari The Global Competitiveness Report pada tahun 2013/2014 yang dibuat World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke-4 terkait dengan daya saing di ASEAN.

Data tersebut bisa jadi salah satu parameter atau tolak ukur untuk menghadapi perdagangan bebas internasional tingkat ASEAN atau MEA yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 2015.

Lantas, urutan negara manakah yang paling maju, berpengaruh dan unggul di antara 9 negara lainnya di ASEAN? Atau negara manakah yang justru paling mundur atau menempati peringkat akhir? Berikut datanya dengan masing-masing peringkat di dunia.
 


Berita dari CNN Indonesia Minggu 4 Oktober 2015:
WEF: Daya Saing Indonesia Turun ke Peringkat 37 Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Peringkat daya saing ekonomi Indonesia versi World Economic Forum (WEF) turun pada tahun ini, dari urutan ke 34 pada tahun lalu menjadi 37 dari 140 negara.

Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis WEF, daya saing Indonesia kalah dari tiga negara tetangga, yakni Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand di urutan 32.

Di Asean, Indonesia tercatat unggul dari Filipina (47), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90), dan Myanmar (131).

Peringkat daya saing Indonesia juga terlihat lebih baik dibandingkan banyak neagra di luar Asia Tenggara, antara lain dari Portugal (38), Italia (43), Rusia (45), Afrika Selatan (49), India (55), dan Brazil (75).
Mengutip catatan Kementerian Keuangan dalam situsnya, WEF pernah menempatkan daya saing Indonesia di urutan ke 54 pada 2009, lalu merangkak naik menjadi ke-44 pada 2010, sebelum akhirnya turun kembali ke urutan 46 pada 2011 dan ke-50 pada 2012.

Daya saing Indonesia kembali membaik pada 2013 menjadi urutan ke-38 dan menjadi ke-34 pada tahun lalu.

WEF menggabungkan data kuantitatif dan survei, dimana penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan pada 113 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar daya saing. 

Kedua belas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi. (ags)


Berita dari Kompas.Com Rabu, 30 September 2015:

Daya Saing Indonesia Turun 3 Peringkat

JAKARTA, KOMPAs.com - Daya saing Indonesia pada tahun 2015 berada di posisi 37 dunia, atau turun 3 peringkat dibandingkan tahun lalu. Sementara Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat masih menjadi penghuni 3 besar negara paling berdaya saing di dunia pada tahun 2015.   

Demikian The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dikeluarkan  Forum Ekonomi Dunia (WEF), seperti dilansir Bloomberg, Rabu (30/9/2015).

Laporan yang dilakukan terhadap 140 negara ini, disusun berdasarkan 113 indikator yang mempengaruhi produktivitas suatu negara. Indikator tersebut antara lain, infrastruktur, inovasi, dan lingkungan makro ekonomi.

Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52.  Bandingkan dengan daya saing negara ASEAN lainnya, seperti Singapura yang berada di posisi 2 dengan nilai 5,68. Kemudian Malaysia naik dua peringkat ke posisi 18 (5,23), dan Thailand  (4,64) meski turun 1 peringkat, tetapi tetap berada di atas Indonesia dengan ada di posisi 32.

Sementara Filipina dan Vietnam meski ada di bawah Indonesia, tetapi ke dua negara itu berhasil naik signifikan. Filipina (4,39) berada di posisi 47, melompat 5 peringkat dari tahun lalu. Sedangan Vietnam (4,30) melejit 12 peringkat ke posisi 56.

 *******


Mungkin berita-berita ini bagi UMKM tidak "terlalu" menarik karena tidak bersinggungan langsung dengan keseharian usahanya, tetapi ketika mereka "merasakan" betapa sulitnya memasarkan produk mereka maka barulah mereka sadar apa arti dari semua yang ada di tulisan media tersebut di atas.

Kesadaran membangun daya saing adalah tanggung jawab semua pihak, baik dari pemerintah selaku regulator dan fasilitator maupun dari pelaku UMKM itu sendiri yang harus segera memahami arti sebuah "standard kualitas", "efisiensi", "efektivitas", "produktivitas" yang terangkum dalam "pembentukan harga jual". Asosiasi dan pelaku usaha besar pun dibutuhkan partisipasinya guna peningkatan daya saing melalui pengembangan kemitraan, terutama jejaring pemasaran produk UMKM.

Memang daya saing tidak hanya ditentukan oleh hal-hal tersebut di atas saja, melainkan masih banyak faktor penentu dalam penilaian global competitiveness tersebut. Beberapa permasalahan pokok yang terjadi dalam iklim usaha di Indonesia:
  1. Corruption (Korupsi)
  2. Inefficient government bureaucracy (Kinerja Birokrasi Pemerintah yang Tidak Efesien)
  3. Inadequate supply of infrastructure (Suplly Infrastructure yang Belum Memadai)
  4. Policy instability (Ketidakstabilan Kebijakan)
  5. Access to financing (Akses Pembiayaan)
  6. Tax rates (Tarif Pajak)
  7. Inflation (Inflasi)
  8. Complexity of tax regulations (Kerumitan Regulasi Pajak)
  9. Poor work ethic in labor force (Kurangnya Etika Kerja dalam Ketenagakerjaan)
  10. Foreign currency regulations (Regulasi Mata Uang Asing)
  11. Government instability/coups (Ketidakstabilan Pemerintah)
  12. Crime and theft (Kejahatan dan Pencurian)
  13. Adequately educated workforce (Tenaga Kerja Terampil Belum Memadai)
  14. Insufficient capacity to innovate (Kapasitas Inovasi Belum Cukup)
  15. Restrictive labor regulations (Pembatasan Regulasi Tenaga Kerja)
  16. Poor public health (Kurangnya Kesehatan Masyarakat)
Berikut profile ekonomi Indonesia menurut World Economic Forum (WEF) :







Sementara Global Competitiveness Report Indonesia 2015-2016 adalah di peringkat 37, sementara di ASEAN ada Singapore di peringkat 2, Malaysia peringkat 18 dan Thailand di peringkat 32.

Terlepas dari teknis memahami penilaian daya saing Indonesia, kami dari pelaksana pembinaan UMKM di lapangan setidaknya memahami potret ekonomi Indonesia di kancah dunia. Dan karena cakupan kami adalah pembinaan UMKM di wilayah Jawa Tengah, tentunya kami akan melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja daya saing produk lokal Jawa Tengah di pasar global.

Setidaknya pola kerja kami akan kami sesuaikan dengan tuntutan standard kualitas global untuk menghasilkan kualitas produk yang berstandard global. Inovasi pengembangan produk lokal sebagai bahan baku dengan teknologi yang memadai untuk menghasilkan produk yang khas dan unik juga perlu kami prioritaskan, efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas merupakan kunci dalam penentuan harga jual yang kompetitif, membangun jaringan pemasaran dan jaringan supply yang luas dan selalu mencari alternatif pembiayaan UMKM yang kreatif.

Memang tidak mudah, tetapi setidaknya kami akan upayakan sekecil apa yang kami bisa. Tetap semangat !