 |
| Kukrit Suryo Wicaksono - Ketua Umum Kadin Jawa Tengah |
Seperti apakah pembinaan UMKM yang berhasil dan bagaimana upaya konkritnya ?
Kami masih ingat bagaimana ketika Ketua Umum Kadin Jawa Tengah selaku pembina kami memberikan tantangan kepada kami :" Berikan saya Top Ten (10 Besar) UMKM hasil binaan Rumah UMKM setiap 3 bulan." Setelahnya beliau telah menyiapkan support kepada setiap UMKM terpilih tersebut berupa pendampingan efektif dalam promosi dan pemasaran dalam kurun waktu 3 bulan melalui Rumah UMKM Kadin Jateng dan jaringan usaha yang dimiliki oleh Kadin Jawa Tengah.
Sepintas memang terlihat sederhana permintaan ini, tetapi ternyata menghasilkan Top Ten UMKM dalam kurun waktu 3 bulan dan berkelanjutan membutuhkan suatu program terintegrasi yang long term. Bahkan ketika hal ini kami kerjasamakan dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BAPPEDA Jawa Tengah, menghasilkan Top Ten UMKM dalam setiap 3 bulan tidaklah mudah Sementara ini kami baru bisa menggarap 3 gelombang dan selanjutnya kami mulai merasakan kesulitan memperoleh Top Ten UMKM untuk kriteria yang sama. Tentunya pemilihan kriteria Top Ten menyangkut hal mendasar yaitu produk yang market oriented atau sesuai kebutuhan pasar atau produk inovatif yang memiliki differensiasi tinggi, berkualitas dan memiliki kapasitas produksi.
Tetapi sebagaimana komitmen dari Kadin Jawa Tengah, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah telah menggagas ide promosi dan pemasaran melalui GetAsean.Com yang ditujukan sebagai wujud support tersebut. GetAsean.Com yang masih embryo terus kami kembangkan untuk bisa menjadi langkah strategis untuk pemasaran dan promosi produk UMKM dalam mendobrak pasar ekspor.
Jika kita cermati, tantangan dari Ketua Kadin Jawa Tengah ini sebenarnya adalah hal yang paling konkrit dan praktis dalam mengukur keberhasilan pembinaan UMKM di Jawa Tengah. Mengapa demikian ? Beberapa fakta di bawah ini merupakan bukti bahwa tingkat keberhasilan pembinaan UMKM belum terukur dengan benar.
1) UMKM yang hadir dalam pembinaan masih selalu UMKM yang sama.
Jika dicermati, dalam pembinaan UMKM yang diselenggarakan, seperti seminar, workshop dan temu bisnis yang diselenggarakan instansi-instansi terkait diikuti oleh UMKM-UMKM yang sama dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, apakah tidak tumbuh UMKM yang baru ? Mengapa UMKM yang telah dibina lama masih saja berharap bantuan dan fasilitas dari pemerintah ?
2) Materi pembinaan UMKM sering tidak memperhatikan audience.
Sebagaimana tulisan-tulisan kami sebelumnya, seringkali materi pembinaan yang diberikan kepada UMKM tidak memperhatikan latar belakang pelaku UMKM, apakah mereka dari basis produksi atau dari basis pedagang. Seringkali terjadi pelatihan pemasaran justru disasarkan kepada UMKM produsen yang seharusnya butuh pematangan dalam pemahaman kualitas dan standard kualtias produk, sertifikasi produk, manajemen produksi dan teknologi produksi.
Pelatihan UMKM memang seharusnya dilakukan per kategori dan kriteria produk dan dilakukan pentahapan materi yang sesuai dengan latar belakang UMKM binaan agar kita mudah memahami dan mengukur pengetahuan dan ketrampilan yang sudah didapatkan oleh UMKM. Pelatihan dengan audience umum menyulitkan kami dalam memantau pemahaman materi dari masing-masing pelaku UMKM.
Pastinya pelatihan yang bersifat materi umum tetap harus diperlukan, seperti diskusi yang membutuhkan masukan dan saran dari berbagai bidang.
3) Sinergitas antar penggiat dan penyelenggara pembinaan UMKM masih kurang.
Dalam pembinaan UMKM diperlukan sinergitas dan spesialisasi masing-masing penyelenggara pembinaan UMKM agar tidak terjadi saling tumpang tindih materi dan bahkan terjadi "persaingan" antar penyelenggara pembinaan. Dengan adanya sinergitas dan spesialisasi justru akan memberikan pilihan yang sehat bagi UMKM dalam menentukan apa yang ingin mereka "dapatkan" sebagaimana kebutuhannya saat ini.
Jika penyelenggaraan ini dilakukan oleh instansi pemerintah, pembakuan materi dalam satu tahun pembinaan ke depan sebaiknya bisa dimunculkan pada awal tahun atau tahun sebelumnya agar penggiat dan penyelenggara pembinaan yang lain bisa melakukan penyesuaian materi.
4) Munculnya UMKM "Pintar" di semua instansi pembina UMKM.
Penggiliran pemberian fasilitas dan pembinaan instansi pemerintah kepada UMM sering tidak berjalan dengan baik, sering kami temukan ada beberapa UMKM yang dalam waktu bersamaan bisa memperoleh fasiltias dari semua instansi atau beberapa instansi. Bahkan ketika dicermati UMKM ini bsia memperoleh dalam beberapa tahun berturut-turut.
Hal ini menciptakan peluang beberapa UMKM untuk menjadi "pintar" dan memanfaatkan peluang ini. Sebenarnya bagus memiliki UMKM yang "pintar" tersebut, tetapi jika kemudian motivasinya hanya untuk mendapatkan fasilitas sana-sini maka aspek kemandirian menjadi tersisihkan. Jika aspek kemandirian sudah tersisihkan maka nilai kewirausahaan yang akan dibangun menjadi percuma.
Demikian beberapa fakta yang kami cermati dalam pembinaan UMKM yang kami lakukan selama ini. Inilah permasalahan yang harus kita carikan solusi pemecahannnya.
Pembinaan UMKM adalah tanggung jawab semua pihak.
Sudah tidak musimnya mengumbar telunjuk jari mencari kesalahan pihak lain, karena bisa jadi justru kesalahan di wilayah internal masing-masing membutuhkan pemecahan terlebih dahulu. Kami terus berbenah membangun perbaikan setiap program pembinaan kami, dan kami juga meningkatkan sinergitas kami dengan mitra instansi pemerintah.
Kelemahan sistem pembinaan yang terjadi di berbagai instansi bukan tidak mungkin juga karena kurangnya keterbukaan dari kami dalam membaur dalam pembinaan UMKM yang dilakukan. Komunikasi dan koordinasi harus kami lakukan dengan lebih proaktif, agar setidaknya dari waktu ke waktu ada perbaikan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kami juga harus mengakui bahwa pembinaan dan pengembangan UMKM di instansi-instansi di Jawa Tengah berjalan dengan sangat luar biasa, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sinergitas antar instansi juga sudah mulai terjalin dengan baik dengan adanya komunikasi antar instansi selama ini, dan kami yakin di waktu-waktu mendatang koordinasi dan komunikasi ini akan berjalan dengan lebih baik.
Di lingkup Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah yang merupakan payung semua organisasi di Jawa Tengah juga berupaya melakukan kondolidasi pembinaan dan pengembangan UMKM dari sisi asosiasi agar bisa bersinergi dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah.
Bukan pekerjaan mudah, tetapi jika semua pihak saling berkoordinasi bukan tidak mungkin pekerjaan pembinaan dan pengembangan UMKM di Jawa Tengah akan semakin luar biasa.
Sebagaimana tulisan-tulisan kami sebelumnya, seringkali materi pembinaan yang diberikan kepada UMKM tidak memperhatikan latar belakang pelaku UMKM, apakah mereka dari basis produksi atau dari basis pedagang. Seringkali terjadi pelatihan pemasaran justru disasarkan kepada UMKM produsen yang seharusnya butuh pematangan dalam pemahaman kualitas dan standard kualtias produk, sertifikasi produk, manajemen produksi dan teknologi produksi.
Pelatihan UMKM memang seharusnya dilakukan per kategori dan kriteria produk dan dilakukan pentahapan materi yang sesuai dengan latar belakang UMKM binaan agar kita mudah memahami dan mengukur pengetahuan dan ketrampilan yang sudah didapatkan oleh UMKM. Pelatihan dengan audience umum menyulitkan kami dalam memantau pemahaman materi dari masing-masing pelaku UMKM.
Pastinya pelatihan yang bersifat materi umum tetap harus diperlukan, seperti diskusi yang membutuhkan masukan dan saran dari berbagai bidang.
3) Sinergitas antar penggiat dan penyelenggara pembinaan UMKM masih kurang.
Dalam pembinaan UMKM diperlukan sinergitas dan spesialisasi masing-masing penyelenggara pembinaan UMKM agar tidak terjadi saling tumpang tindih materi dan bahkan terjadi "persaingan" antar penyelenggara pembinaan. Dengan adanya sinergitas dan spesialisasi justru akan memberikan pilihan yang sehat bagi UMKM dalam menentukan apa yang ingin mereka "dapatkan" sebagaimana kebutuhannya saat ini.
Jika penyelenggaraan ini dilakukan oleh instansi pemerintah, pembakuan materi dalam satu tahun pembinaan ke depan sebaiknya bisa dimunculkan pada awal tahun atau tahun sebelumnya agar penggiat dan penyelenggara pembinaan yang lain bisa melakukan penyesuaian materi.
4) Munculnya UMKM "Pintar" di semua instansi pembina UMKM.
Penggiliran pemberian fasilitas dan pembinaan instansi pemerintah kepada UMM sering tidak berjalan dengan baik, sering kami temukan ada beberapa UMKM yang dalam waktu bersamaan bisa memperoleh fasiltias dari semua instansi atau beberapa instansi. Bahkan ketika dicermati UMKM ini bsia memperoleh dalam beberapa tahun berturut-turut.
Hal ini menciptakan peluang beberapa UMKM untuk menjadi "pintar" dan memanfaatkan peluang ini. Sebenarnya bagus memiliki UMKM yang "pintar" tersebut, tetapi jika kemudian motivasinya hanya untuk mendapatkan fasilitas sana-sini maka aspek kemandirian menjadi tersisihkan. Jika aspek kemandirian sudah tersisihkan maka nilai kewirausahaan yang akan dibangun menjadi percuma.
Demikian beberapa fakta yang kami cermati dalam pembinaan UMKM yang kami lakukan selama ini. Inilah permasalahan yang harus kita carikan solusi pemecahannnya.
Pembinaan UMKM adalah tanggung jawab semua pihak.
Sudah tidak musimnya mengumbar telunjuk jari mencari kesalahan pihak lain, karena bisa jadi justru kesalahan di wilayah internal masing-masing membutuhkan pemecahan terlebih dahulu. Kami terus berbenah membangun perbaikan setiap program pembinaan kami, dan kami juga meningkatkan sinergitas kami dengan mitra instansi pemerintah.
Kelemahan sistem pembinaan yang terjadi di berbagai instansi bukan tidak mungkin juga karena kurangnya keterbukaan dari kami dalam membaur dalam pembinaan UMKM yang dilakukan. Komunikasi dan koordinasi harus kami lakukan dengan lebih proaktif, agar setidaknya dari waktu ke waktu ada perbaikan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kami juga harus mengakui bahwa pembinaan dan pengembangan UMKM di instansi-instansi di Jawa Tengah berjalan dengan sangat luar biasa, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sinergitas antar instansi juga sudah mulai terjalin dengan baik dengan adanya komunikasi antar instansi selama ini, dan kami yakin di waktu-waktu mendatang koordinasi dan komunikasi ini akan berjalan dengan lebih baik.
Di lingkup Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah yang merupakan payung semua organisasi di Jawa Tengah juga berupaya melakukan kondolidasi pembinaan dan pengembangan UMKM dari sisi asosiasi agar bisa bersinergi dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah.
Bukan pekerjaan mudah, tetapi jika semua pihak saling berkoordinasi bukan tidak mungkin pekerjaan pembinaan dan pengembangan UMKM di Jawa Tengah akan semakin luar biasa.
Komentar
Posting Komentar