|
Skema Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah
Keberhasilan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas
dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit
kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh
pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada
sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan
perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah
pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud,
sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari
bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu
pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim
dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima
kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan
memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.
Pada
dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori
usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka
persyaratan Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan
Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan
dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada
saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan
Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan
penyerapan tenaga kerja.
Definisi |
KKPE
adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam
rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui
Kelompok Tani dan/atau Koperasi.
|
Usaha yang Dibiayai |
- padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum.
- hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang), pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai).
- peternakan sapi potong, sapi
perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur, ayam ras pedaging,ayam buras,
itik dan burung puyuh, pengkapan
- Penangkapan Ikan, Budidaya Udang, Nila, Gurame, Patin, Lele, Kerapu Macan, Ikan Mas dan pengembangan rumput Laut
- Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain untuk menunjang kegiatan di atas.
|
Jangka Waktu Proyek |
Tidak Terbatas |
Sumber Dana |
Bank Pelaksana 100% |
Plafon Kredit |
- untuk petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- untuk koperasi dalam rangka
pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- untuk kelompok tani dalam
rangka pengadaan/ peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain paling
tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
|
Suku Bunga Kredit |
- Tebu, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5%
- Komoditas lain, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%
|
Suku Bunga Petani/Peternak |
- Tebu : 7% p.a.
- Komoditas lain : 6% p.a.
(ditinjau setiap 6 bln, ditetapkan oleh Menkeu)
|
Jangka Waktu Kredit |
Maksimal 5 tahun |
Peran Pemerintah |
- Kementerian Keuangan:
penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank Pelaksana,
persetujuan plafon KKPE masing-masing Bank
- Mentan : pembinaan dan pengendalian
- Gubernur :pembinaan dan pengendalian
- Bupati/Walikota : pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi
- Dinas Teknis :
mengkoordinir,memonitor, mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan KKPE,
menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, membimbing
kelompok tani dalam menyusun RDKK, menandatangani dan bertanggungjawab
atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani
|
Target Realisasi |
Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 37,8 triliun |
Daerah Realisasi |
Sumut,Sumbar,Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua, Riau |
Bank Pelaksana |
BRI,
BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB
Niaga, Bank Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Jabar,
BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD
Papua, BPD Riau |
Permasalahan |
- Bank kesulitan memilih debitur yang layak
- Debitur tidak dapat menyediakan agunan
- Adanya batasan bahwa KKPE hanya disalurkan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi..
- KKPE tidak dapat digunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan dan budidaya ikan
|
Definisi |
KPEN-RP
adalah Kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program
pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program
Revitalisasi Pertanian |
Usaha yang Dibiayai |
Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan kakao. |
Jangka Waktu Proyek |
2010, diusulkan diperpanjang s.d 2014 |
Sumber Dana |
Bank Pelaksana 100% |
Plafon Kredit |
Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan |
Suku Bunga Kredit |
maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% |
Suku Bunga Petani/Peternak |
- kelapa sawit dan kakao: 7% p.a.,
- karet 6% p.a.
(ditinjau setiap 6 bln, atas dasar kesepakatan Pemerintah dan Bank Pelaksana)
|
Jangka Waktu Kredit |
- kelapa sawit dan kakao 13 tahun,
- karet 15 tahun
|
Peran Pemerintah |
- Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan : menunjuk calon petani peserta, mengusulkan calon mitra usaha melalui Gubernur
- Dirjen Perkebunan : penunjukan mitra usaha
- Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank Pelaksana
|
Target Realisasi |
Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 38,60 triliun |
Daerah Realisasi |
Sumut,
Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel,Babel, Lampung, Jabar, Kalbar,
Kalteng,Kalsel,Kaltim,Sulut, Sulteng, Sulbar,Sulsel, Sultra, Maluku,
Papua,Papua Barat |
Bank Pelaksana |
BRI,
BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga,
Bank Artha Graha, Bank Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD
Aceh, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau |
Permasalahan |
- Adanya isu-isu negatif
tentang perkebunan kelapa sawit yang dianggap dapat merusak lingkungan
sehingga berkembang pemboikotan produk kelapa sawit dari Indonesia
- Permasalahan yang terkait
dengan lahan, antara lain mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah,
kenaikan biaya sertifikasi lahan, lambatnya proses sertifikasi lahan,
lahan sudah tumpang tindih dengan lahan masyarakat, lahan areal proyek
dikuasai pihak lain.
- Terbatasnya jumlah perusahaan yang layak menjadi mitra (perusahaan inti)
- Petani Peserta dan Koperasi
belum ada dan belum memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam
perjanjian kerjasama dalam hal : pembagian luas lahan, pembangunan
kebun, pemeliharaan dan mengolah TBS
- Bank Pelaksana belum dapat
menyalurkan KPEN-RP yang belum memenuhi kelengkapan administrasi :
penetapan peserta oleh Bupati; Rekomendasi calon perusahaan mitra dari
Bupati dan Gubernur; Perjanjian Kerjasama petani, koperasi, perusahaan
Mitra; Perijinan,legalitas perusahaan, ijin lokasi lahan dan feasibility
study.
- Lambatnya proses penetapan daftar nominatif petani di tingkat Kabupaten
- Kurangnya koordinasi dinas terkait dengan Bank Pelaksana
- Masih kurangnya tenaga pendamping untuk membina kelompok
|
Definisi |
KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi |
Usaha yang Dibiayai |
usaha
pembibitan sapi untuk produksi sbibit sapi potong atau bibit sapi perah
yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips |
Jangka Waktu Proyek |
2014 |
Sumber Dana |
Bank Pelaksana 100% |
Plafon Kredit |
Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak) |
Suku Bunga Kredit |
maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6% |
Suku Bunga Petani/Peternak |
maksimal 5% p.a. |
Jangka Waktu Kredit |
Paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan |
Peran Pemerintah |
- Kementerian Keuangan :
menetapkan Bank Pelaksana, melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana,
menetapkan plafon per Bank, menyediakan dan membayar subsidi bunga,
menilai kepatuhan penyaluran KUPS
- Mentan,Menkeu, Gubernur, Bupati/ Walikota : pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS
- Dinas Kab/Kota:
memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan,
koperasi,kelompok/gab.kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak
kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Dinas
Prov.
- Ditjen Peternakan : melakukan monitoring dan evaluasi
|
Target Realisasi |
200.000 ekor per tahun |
Daerah Realisasi |
Jatim,NTB, DIY, Jateng |
Bank Pelaksana |
BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, Bank Bali |
Permasalahan |
- Persyaratan administrasi yang diminta perbankan untuk mengakses KUPS sangat rumit.
- Pembayaran subsidi 6
bulan sekali memberatkan bagi Bank Pelaksana, sehingga ada usulan untuk
pembayaran subsidi dilaksanakan 3 bulan sekali.
|
Definisi |
KUR
adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang
menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang
menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan
Kredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem
Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan
Kredit Konsumtif lainnya. |
Usaha yang Dibiayai |
Usaha produktif |
Jangka Waktu Proyek |
2014 |
Sumber Dana |
Bank Pelaksana 100% |
Plafon Kredit |
- KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00
- KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00
|
Suku Bunga Kredit |
- KUR Mikro : 22% p.a.
- KUR Retail : 14% p.a.
|
Suku Bunga Petani/Peternak |
- |
Jangka Waktu Kredit |
- KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun
- KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun
|
Peran Pemerintah |
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : menunjuk Bank Pelaksana
- Kementerian Keuangan : menyediakan dana APBN dan membayar subsidi untuk IJP
- Kementerian teknis :
Mempersiapkan UMKM dan Koperasi untuk dapat dibiayai dengan KUR,
menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit,
melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit,memfasilitasi
hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal :persh inti)
|
Target Realisasi |
Rp 20 triliun per tahun |
Daerah Realisasi |
Seluruh propinsi |
Bank Pelaksana |
BRI,
Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13 BPD
(Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank
Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut,
Bank Maluku dan Bank Papua) |
Permasalahan |
- Sosialiasi kepada masyarakat masih kurang
- Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi
- Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin
- Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan
- Terdapat dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.
|
|
|
Komentar
Posting Komentar